SIBERDBN.COM, KUALA KAPUAS – Bupati Kapuas HM Wiyatno didampingi Wakil Bupati Dodo dan Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai menerima kunjungan kerja Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) IV bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Tengah. Pertemuan berlangsung di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, dilanjutkan dengan peninjauan lahan Food Estate dan program pemerintah pusat di Kecamatan Dadahup, Desa Dadahup, Kamis (14/8/2025).
Turut hadir sejumlah Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Kapuas, Kepala BWS Kalimantan II Yakubson, jajaran Dirjen PKN IV, serta jajaran BPK RI Perwakilan Kalteng.
Pertemuan tersebut membahas sinergi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kapuas, khususnya penanganan jalan, irigasi, serta dukungan BWS terhadap kawasan Food Estate dan wilayah terdampak kebutuhan tata air.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kapuas menyampaikan apresiasi atas kontribusi BWS Kalimantan II yang telah membantu pemerintah daerah, terutama di wilayah Dadahup dan kecamatan lainnya.
“Dengan adanya BWS, APBD kita yang terbatas bisa dialihkan untuk sektor lain. Di Dadahup, BWS tidak hanya melakukan normalisasi saluran, tetapi juga membangun jalan inspeksi. Ini sangat membantu masyarakat dan pemerintah daerah,” ujar Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya pola kerja sama yang saling melengkapi, baik dalam pembagian penanganan ruas jalan antara Kabupaten, Provinsi, dan Pemerintah Pusat, maupun dalam pengelolaan irigasi di Kecamatan Bataguh, Kapuas Timur, Tamban Catur, Kapuas Kuala, dan Basarang. Menurutnya, apabila satu wilayah belum mendapat penanganan dari BWS, Pemkab Kapuas siap mengisi kekurangan tersebut demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan harapan agar BWS dapat membantu peningkatan jalan menuju Pelabuhan Batanjung serta mendukung penataan kawasan Kota Kapuas, khususnya di wilayah Batalion yang direncanakan menjadi pusat perkantoran dan ruang terbuka hijau.
“Harapan kami, BWS tidak hanya fokus pada irigasi, tetapi juga dapat berkontribusi dalam penataan kota. Di wilayah Batalion, terdapat rencana pembangunan tiga kantor dinas dan ruang terbuka hijau seluas lima hektare. Namun, terdapat saluran besar yang membutuhkan penanganan khusus dan kami berharap BWS dapat membantu,” terangnya.
Bupati juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2025, Pemkab Kapuas mengalokasikan hampir Rp50 miliar untuk rehabilitasi saluran di berbagai kecamatan. Namun, kebutuhan masih sangat besar sehingga dukungan APBN tetap diperlukan.
Di akhir sambutannya, Bupati Kapuas mengapresiasi komunikasi yang selama ini berjalan baik dengan BWS dan berharap koordinasi tersebut terus diperkuat agar pembangunan di Kabupaten Kapuas dapat berjalan optimal, merata, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Editor : Tim Redaksi
Comment