Beri Kepastian Hak Nasabah dan Bank, OJK Akan Revisi Aturan Rekening Dormant

2 Min Read
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae (tengah), berbicara dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat. Foto: ANTARA

SIBERDBN.COM, BANDUNG – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merevisi aturan mengenai rekening tidak aktif atau dormant account sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Revisi tersebut akan menyasar ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK.03/2022 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif, di mana rekening tabungan dasar atau Basic Saving Account (BSA) bisa dinyatakan dormant jika tidak ada transaksi selama enam bulan berturut-turut atau saldo nol.

“Upaya kita adalah merevisi aturan terkait rekening, termasuk rekening dormant, untuk memastikan hak-hak bank dan nasabah semakin jelas,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, dalam diskusi di Bandung, seperti dikutip dari okezone, Sabtu (2/8/2025).

Menurut Dian, pengaturan ulang ini penting mengingat temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mencatat lebih dari 140 ribu rekening dormant dengan nilai mencapai Rp428 miliar belum diperbarui datanya selama lebih dari 10 tahun.

Kondisi tersebut dinilai rawan disalahgunakan untuk praktik pencucian uang dan kejahatan finansial lainnya.

“OJK dalam kewenangannya akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, termasuk merevisi aturan-aturan yang berkaitan dengan rekening dormant,” tegas Dian.

Selain itu, OJK juga telah meminta perbankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap rekening tidak aktif, serta mencegah praktik jual-beli rekening oleh pihak tak bertanggung jawab.

Di sisi lain, PPATK mengonfirmasi bahwa pihaknya telah membuka kembali lebih dari 28 juta rekening dormant yang sebelumnya dibekukan untuk keperluan verifikasi dan pencegahan kejahatan keuangan.

“Kami menghentikan sementara transaksi pada puluhan juta rekening, lalu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keberadaan nasabahnya. Setelah terkonfirmasi, status pembekuan dicabut,” ujar Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana.

Ivan menambahkan bahwa pembekuan sementara tersebut bertujuan menghindari penyalahgunaan rekening oleh pelaku tindak pidana.

“Yang pusing sekarang para pelaku pidana, karena mencari rekening tidur untuk disalahgunakan jadi susah,” tegasnya.

Sumber : okezone

Editor : Tim Redaksi

Share This Article
3 Comments
Exit mobile version