siberdbn.com, BANJARMASIN – Dalam rangka meningkatkan sinergi dan efektifitas pelaksanaan PKH dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Sosial Kalsel menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kalimantan Selatan tahun 2025
Plt Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengevaluasi pelaksanaan PKH di tahun sebelumnya serta merumuskan strategi yang lebih baik ke depan.
Baca Juga: Diskominfo Kalsel: Penerapan TTE Persingkat Pelayanan dan Terjamin Aman
“Melalui Rakor ini, kami berharap adanya koordinasi yang lebih baik antara Dinsos Provinsi dan Dinsos Kabupaten/Kota dalam mendukung program PKH agar semakin tepat sasaran dan efektif dalam membantu masyarakat,” kata Rifai, Selasa (18/2/2025).
Ia menyebutkan, bahwa di Kalsel jumlah KPM-PKH yang tersebar di 13 Kabupaten/Kota, tahun 2022 berjumlah 100.771 KPM dan tahun 2023 berjumlah 111.671 КРМ dengan jumlah pendamping Program Keluarga Harapan sebanyak 413 orang se Kalimantan Selatan.
“Keberadaan pendamping sosial PKH merupakan bukti nyata dari rasa tanggung jawab sosial masyarakat yang sangat besar untuk melakukan pelayanan sosial dalam mendampingi ΚΡΜ-ΡΚΗ menuju masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera,” ucapnya.
Dalam pertemuan ini, para peserta membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi PKH, termasuk peningkatan kualitas data penerima manfaat, efektivitas pendampingan, serta strategi pemberdayaan keluarga penerima manfaat agar lebih mandiri secara ekonomi.
Baca Juga: Tahapan Pelantikan, Muhidin-Hasnur Jalani Tes Kesehatan di Kemendagri RI
“Rakor PKH ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen Pemprov Kalsel dalam rangka menambah wawasan dan tukar menukar informasi serta meningkatkan kualitas pendamping yang mampu melakukan pendampingan secara profesional dan akuntabel serta terciptanya jaringan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat/stakeholder dengan pendamping dan atau sesama pendamping,” tambah Rifai.
Dirinya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan PKH agar semakin berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan kerja sama yang solid antara semua pihak, diharapkan program ini dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.
Sumber: MC Kalsel/Rns
Comment