siberdbn.com, JAKARTA – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan pelantikan serentak bagi kepala daerah yang tidak menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik pada 6 Februari 2025.
Hal tersebut diungkapkan oleh Rifqinizamy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).
“Untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan pelantikan serentak pada tanggal 6 Februari 2025 oleh Presiden RI di Ibu Kota Negara, kecuali Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya saat membacakan simpulan rapat.
Adapun bagi pasangan calon yang masih menghadapi proses PHP di MK, pelantikannya akan dilaksanakan serentak setelah putusan MK.
Komisi II meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk mengusulkan kepada Presiden untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2024, mengenai Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Sebelum kesimpulan tersebut muncul, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan tiga opsi pelantikan pemenang Pilkada Serentak 2025.
Singkatnya, pada opsi pertama seluruhnya akan dilantik pada 6 Februari 2025. Jika terpisah, maka Gubernur akan dilantik pada 6 Februari 2025 dan Bupati/Wali Kota pada 10 Februari 2025.
Sebagai catatan, skema ini berlaku tanpa adanya sengketa di MK. Kemudian, untuk opsi kedua yakni bagi yang terdapat sengketa di MK, pelantikan dapat dilakukan serentak pada 17 April 2025.
Jika terpisah, maka Gubernur tetap dilantik pada 17 April 2025 dan Bupati/Wali Kota pada 21 April 2025. Terakhir atau opsi ketiga, yakni yang terdapat putusan atau ketetapan, pelantikan serentak dapat dilakukan pada 20 Maret 2025. Jika terpisah, Gubernur akan dilantik pada 20 Maret 2025 dan Bupati/Wali Kota pada 24 Maret 2025.
Comment