SIBERDBN.COM, MARABAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (23/7/2025). Kegiatan dipusatkan di Aula Selidah, Marabahan.
Rakor ini diikuti oleh Bupati Barito Kuala H Bahrul Ilmi, Sekretaris Daerah H Zulkipli Yadi Noor, Ketua DPRD Barito Kuala, serta jajaran kepala perangkat daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan evaluasi perencanaan serta penganggaran daerah oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, rakor ini berlangsung serentak di seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, melibatkan gubernur, bupati/wali kota, ketua DPRD, hingga pejabat struktural seperti sekda, inspektur, kepala Bappeda, BKAD, dan perangkat daerah lainnya.
Kegiatan dibuka dengan sambutan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Hasnuryadi Sulaiman yang mewakili gubernur, diikuti Ketua DPRD Provinsi Kalsel. Selanjutnya, paparan disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Rakor juga dilengkapi sesi diskusi dan tanya jawab, lalu ditutup dengan penyampaian kesimpulan dan tindak lanjut.
Bupati Barito Kuala H Bahrul Ilmi menyampaikan bahwa rakor ini merupakan wujud komitmen Pemkab dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
“Ini bagian dari kewajiban kita menjaga proses penganggaran agar tetap dalam koridor aturan yang berlaku. Komitmen ini penting untuk mencegah potensi penyimpangan sejak dini,” ujarnya.
Senada dengan bupati, Sekda Barito Kuala H Zulkipli Yadi Noor menegaskan pentingnya pembinaan langsung dari KPK dalam mendukung sistem pencegahan korupsi di daerah.
“Kegiatan ini memberi arahan penting dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang terstruktur, terutama di aspek perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.
Melalui partisipasi ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menegaskan komitmennya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dan bebas korupsi.
Sumber : Rnld/diskominfo batola
Editor : Tim Redaksi
Comment